Multikulturalisme a la Prancis: Menghormati Perbedaan Kultur Sesuai Konsep Republiken

Fenomena multikulturalisme tidak hanya beken di Indonesia, tetapi juga di Prancis. Semenjak kedatangan para imigran Arab ke negerinya Napoléon Bonaparte pada akhir abad ke-19, Prancis tidak lagi dihuni oleh bangsa kulit putih saja.

Kalangan imigran yang sebagian besar berasal dari Aljazair dan Maroko mendiami negeri itu untuk bekerja, dan akhirnya memiliki keturunan di sana, sehingga turut memperkaya keberagaman etnis penduduknya selain etnis lokal seperti Korsika, Normandia, dan Bretonne. Namun, sebagaimana halnya dengan etnis Tionghoa yang pernah mengalami konflik dengan pribumi di Indonesia, kehadiran para imigran asing ini menimublkan masalah: diskriminasi sosial dan politik.


Sejarah Multikulturalisme di Prancis


Apa sebenarnya multikulturalisme yang dimaksud dalam pandangan Prancis? Menurut definisi yang diberikan oleh situs pemerintah Prancis, multikulturalisme adalah salah satu cara yang mungkin untuk menyatukan penduduk imigran ke dalam masyrakat dalam kehidupan politik maupun hidup berkebangsaan.

Magali Morel, peneliti di bidang sejarah Prancis dan etnologi yang dulu pernah menjadi pengajar di UI, mengatakan bahwa jika kita runut dari sejarahnya hingga awal abad ke-20, status negara-negara di sbagian besar wilayah Afrika Barat dan Utara, termasuk Aljazair dan Maroko, masih dalam kekuasaan atau koloni Prancis. Seiring terjadinya Perang Dunia I dan II, banyak tentara dibutuhkan untuk membantu Prancis melawan kependudukan Jerman, termasuk para tentara dari negara-negara koloninya tersebut.

Pasca perang, Prancis banyak membutuhkan tenaga kerja kasar untuk membangun kembali negerinya yang porak poranda, sehingga semakin banyak imigran yang datang ke negeri itu untuk bekerja, kemudian menetap di sana. Kakek moyangnya Magali juga termasuk salah seorang imigran yang dimaksud. Kemudian, sejak dikeluarkannya UU tentang penggabungan keluarga (Regroupement Familial), para imigran ini memboyong istri mereka dan sekaligus melahirkan anak di sana, sehingga komposisi penduduk Prancis tidak hanya warga Prancis asli maupun para imigran, melainkan juga warga Prancis keturunan yang dijuluki oleh orang Prancis sebagai ‘les beurs’. Di samping itu, ada pula para imigran yang masuk ke Prancis melalui jalur ilegal dan tidak memiliki kewarganegaraan yang sah.

Konflik Sosial Karena Perbedaan Etnis



Tidak seperti kebanyakan warga Prancis keturunan yang bekerja di kategori sosioprofesional seperti dokter, wartawan, dosen, atau kelas menengah seperti pedagang, buruh, dan pegawai negeri; para imigran gelap ini bekerja di sektor kegiatan yang ilegal pula, karean tidak adanya kepemilikan surat izin tinggal. Mereka ini rata-rata tinggal di daerah kumuh pinggiran kota (disebut banlieue), seperti di kawasan Île de la Cité di Paris, yang memiliki banyak kasus kriminalitas dan angka pengangguran yang tinggi.

Para imigran yang masih menggunakan nama asli mereka (terutama Arab), seperti Abdel Aziz El-Malik atau Farida Hachim, misalnya, dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mencari hunian tempat tinggal. Bahkan mereka juga tidak dapat memasuki kelab-kelab malam dengan mudah, tidak seperti teman-temannya yang bernama asl Prancis seperti Frédéric Durand atau Émilie Dupont. Kesulitan ini kemudian diperparah dengan kebijakan kuota yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Prancis pada saat itu (sekarang menjabat sebagai Presiden), Nicolas Sarkozy, yang meniru model kebijakan politik kuota Amerika, the zero tolerance. Kasus lainnya yang cukup mengkhawatirkan adalah kenakalan remaja di kalangan anak-anak para imigran itu (disebut les délinquances), karena kesulitan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan penduduk asli Prancis.


Lain halnya dengan penduduk imigran dari Asia. Magali yang pernah lama tinggal di Indonesia sebagai pengajar UNS dan UNJ ini mengatakan bahwa para imigran dari Asia, terutama Cina, memegang peranan cukup penting dalam sektor perdagangan di kawasan administratif ketigabelas XIIIe arrondissement) terkenal dengan toko-toko yang menjual berbagai produk khas Asia, seperti les frères Tang. Selain itu, di sana juga banyak terdapat restoran Cina.

Solusi: Konsep Republiken
Lantas, usaha apa yang sedang dilakukan pemerintah Prancis untuk menyatukan para imigran itu dengan penduduk asli Prancis? Masih menurut situs internet yang sama, Prancis menyadari bahwa persatuan dan kesatuan nasional seharusnya menghormati perbdaan kebudayaan yang dibawa dari luar, yang justru dapat memperkaya kebudayaan Prancis itu sendiri. Oleh karena itu, usaha penyatuan tidak dilakukan secara paksa dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan yang asli, melainkan melalui pembauran secara bertahap yang saling memberi dan menerima dalam suatu wadah masyarakat yang menganut konsep républicain: liberté, égalité, fraternité. *** (buletin Bonjour IKABIS edisi Januari 2005)